Perbedaan pendapat muncul di masyarakat terkait pembatalan pasangan calon ini. Sebagian menganggap bahwa keputusan KPU adalah langkah tepat dalam menegakkan supremasi hukum. Namun, di sisi lain, ada pula yang menyayangkan tindakan tersebut karena dianggap sebagai ketidakadilan atau adanya kepentingan politik tertentu yang mempengaruhi keputusan KPU. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum harus ditingkatkan, terutama dalam mencegah praktik pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi. KPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem yang transparan dan terpercaya. Penegakan aturan dan hukum pemilu harus dilakukan secara adil dan tanpa adanya intervensi politik.
Keputusan KPU Kota Metro Lampung untuk membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi-Qomaru Zaman, telah menimbulkan perdebatan yang kompleks di masyarakat. Dukungan terhadap keputusan ini dan keberatan atas tindakan tersebut adalah bagian dari dinamika demokrasi.
Adanya bukti kuat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Qomaru Zaman memberikan pembenaran atas keputusan KPU. Namun, perlu diingat bahwa keputusan ini harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran, tanpa adanya intervensi politik serta dilakukan secara transparan.
