Tetapi, kebijakan tersebut diambil Susi berdasarkan pada komitmen pemerintah Jokowi dalam memperbaiki ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sebab, menurut catatan, saat ini, 53 persen tanah negara dikuasai rasio 0,0003 penduduk Indonesia. Sementara satu korporasi besar non-pribumi bisa menguasai hingga 12-20 juta hektare tanah negara.
Jadi, ada situasi ketimpangan di negara ini terkait dengan penguasaan sumber daya. Untuk itu pemerintah Jokowi tengah berupaya mempersempitnya. Karenanya, Susi pun menegaskan affirmative policy harus dilakukan sehingga pemerintah punya keberpihakan.
"Bukan kami menganggap non-pribumi atau non-Indonesia asli itu bukan bangsa Indonesia, bukan itu. Namun, melihat situasi dan kondisi saat sekarang, di mana satu persen penduduk menguasai 70 persen ekonomi Indonesia," tegasnya.
Dalam situasi yang terjadi di negara ini, mau tidak mau, identivikasi dengan menggunakan istilah pribumi dan no pribumi tidak bisa dihilangkan. Sebab, dengan menghilangkannya justru akan menimbulkan sejumlah kerancuan.
