"Kita menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ancaman militer hingga perang siber. Oleh karena itu, DPN harus bekerja dengan visi yang jelas agar dapat memastikan pertahanan kita tetap kuat dan adaptif terhadap dinamika zaman," tambahnya.
Dalam rapat perdana DPN yang dipimpin langsung oleh Prabowo, beberapa isu utama dibahas, termasuk kesiapan pertahanan dalam menghadapi ancaman geopolitik, modernisasi alutsista, serta strategi pertahanan siber. Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara kementerian terkait, TNI, Polri, dan lembaga lain guna memastikan implementasi kebijakan pertahanan berjalan optimal.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar DPN segera merumuskan peta jalan pertahanan jangka panjang yang mencakup peningkatan kapasitas militer, pemanfaatan teknologi pertahanan, serta strategi diplomasi keamanan dengan negara-negara sahabat.
Pembentukan DPN dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan pengambilan keputusan terkait keamanan nasional bisa lebih terarah, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya.
Para pakar pertahanan menilai kehadiran DPN akan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan di Indonesia. "DPN bisa menjadi forum strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global," ujar seorang pengamat militer.
