Setelah 22 tahun diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) akhirnya resmi terbentuk pada tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat perdana di Istana Bogor pada Jumat (7/2), menandai dimulainya peran strategis lembaga ini dalam memperkuat keamanan dan pertahanan nasional.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pembentukan DPN adalah perintah undang-undang yang tidak bisa diabaikan. Ia juga menekankan bahwa pertahanan merupakan asas utama dalam eksistensi sebuah negara. "Tanpa pertahanan yang kuat, negara akan sulit untuk mempertahankan kedaulatannya dan melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman," ujar Prabowo.
Dewan Pertahanan Nasional memiliki tugas utama dalam memberikan saran dan pertimbangan strategis kepada Presiden terkait kebijakan pertahanan negara. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi antara berbagai sektor yang terlibat dalam pertahanan, termasuk unsur militer, pemerintah, dan akademisi.
Dengan terbentuknya DPN, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pertahanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap ancaman keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Prabowo menegaskan bahwa pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa.
