Keputusan KPK Korsel untuk menahan Presiden mengundang beragam respons dari masyarakat. Sebagian menilai tindakan yang dilakukan sangat tepat sebagai bentuk penegakan hukum tanpa pandang bulu, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan ekstrem dan berlebihan dalam penanganan kasus korupsi. Polemik terkait pemerintahan Yoon yang telah menghadapi tekanan internal sejak pengumuman deklarasi darurat militer juga semakin memanas dengan penahanan ini.
Peristiwa ini juga menjadi pelecut bagi oposisi politik yang telah lama menuntut pengunduran diri Yoon. Mereka melihat penahanan ini sebagai momentum penting untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebaliknya, pendukung Yoon mengecam tindakan KPK, menganggapnya sebagai upaya politik untuk menjatuhkan Presiden yang sah.
Dengan sekitar 2.700 aparat kepolisian yang dikerahkan, kejadian penahanan Presiden Yoon Suk Yeol menjadi salah satu insiden besar yang memperlihatkan kompleksitas politik dan hukum di Korea Selatan. Peristiwa ini juga memberikan gambaran tentang dinamika perseteruan kekuasaan antara pemerintah dan institusi penegak hukum di negara tersebut.
