Disatu sisi, masyarakat dikondisikan dan diajak untuk mengawasi dan mengawal janji-janji Anis-Sandi, disisi lain sumber APBD 2018 tidak maksimal mengakomodir janji tersebut. Ini pola kerja birokrasi yang tidak sehat.
Walaupun memang bisa dilakukan perubahan dalam APBD-P 2018, tetapi menghabiskan energy karena harus berdebat lagi dengan anggota DPRD DKI, yang kita tahu bersama akan terasa nuansa politisnya dan bisa menyita waktu lama.
Mengendurnya apresiasi saya pada Djarot adalah keputusannya menyerahkan jabatan Gubernur kepada Sekda DKI Jakarta hanya sekitar 12 jam sebelum Anis-Sandi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Istana Negara. Berarti ada 2 lembaga yang Djarot abaikan, yaitu Lembaga Gubernur DKI dan Lembaga Kepresidenan.
Di media kita membaca, bahwa Djarot bersama keluarga berlibur ke Labuan Bajo NTT pada Senin pagi 16 Oktober 2017, pada saat hari yang sama ( jam 16.00) Anis-Sandi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ada persoalan administrasi pemerintahan yang menjadi rumit nantinya, karena serah terima jabatan dari Plh Gubernur kepada Gubernur yang baru dilantik. Pengakuan Djarot di TV Metro, alasannya tidak hadir pelantikan tidak diundang. Mungkin pemahaman beliau tidak diundang sebagai pribadi, tetapi sebagai Gubernur pasti ada, dan karena sudah di-PLh-kan ke Sekda, ya jadinya Sekda hadir sebagai Plh Gubernur.
Bagi masyarakat luas, mungkin bukan persoalan serius, tidak penting, dan tidak jadi soal. Tetapi secara moralitas, memberikan beban moral dan psikososial yang kurang baik bagi mereka yang memilih Ahok dan Djarot, atau Djarot berpikiran langkah tersebut merupakan cara yang efektif untuk menjaga hubungan emosional dengan pendukungnya, dan akan menjadi kekuatan baru bersama Ahok yang akan keluar dari penjara 1,5 tahun mendatang.
