Lebih lanjut, Huda menyatakan bahwa Kemendikbud Ristek, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas layanan pendidikan, hanya menerima alokasi sekitar 15% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun yang diterima dari APBN, atau sekitar Rp98,9 triliun. Hal ini menimbulkan ketimpangan, mengingat Kemendikbud Ristek harus membawahi sektor pendidikan dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi negeri. Disayangkan, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi Kemendikbud Ristek masih kalah dari alokasi anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Keuangan yang mendapat sekitar 19% dari total anggaran pendidikan atau sekitar Rp124 triliun.
Situasi tersebut menyoroti urgensi pembenahan dalam pembagian alokasi anggaran pendidikan dari APBN, sehingga efektivitasnya dapat terjamin dengan lebih baik. Dalam Ranperda APBN berikutnya, perlu ada perhatian khusus terhadap infrastruktur pendidikan, pelatihan dan pendampingan guru, serta akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Karenanya, Komisi X DPR RI mendorong adanya restrukturisasi alokasi anggaran pendidikan dalam APBN mendatang, guna memastikan bahwa dana pendidikan yang disediakan dapat dioptimalkan secara merata dan berkelanjutan demi kemajuan sistem pendidikan nasional.
