Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mengeluarkan sejumlah pendapat kritis yang menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus diberikan secara gratis. Keputusan ini dinilai oleh BMPS sulit untuk diterapkan oleh banyak sekolah swasta yang selama ini bergantung pada pembiayaan dari masyarakat.
Ki Saur Panjaitan, Ketua Umum BMPS, menegaskan pentingnya otonomi bagi sekolah swasta atau madrasah dalam menentukan model pembiayaan mereka. Ia mengkhawatirkan bahwa tanpa adanya dukungan yang memadai, keberadaan dan kelangsungan operasi sekolah swasta dan madrasah bisa terancam. Menurutnya, selama ini, sekolah-sekolah swasta telah berperan dalam menutupi kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan negeri. Dengan demikian, untuk memastikan kelangsungan operasional sekolah swasta, pendanaan dari sumber lain selain pemerintah menjadi sangat vital. "Biaya operasional sekolah swasta biasanya tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah," kata Saur.
Ia memperingatkan bahwa larangan terhadap pungutan biaya bisa berisiko mengganggu keberlanjutan operasional sekolah swasta dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Ketergantungan yang total kepada negara tanpa adanya skema pembiayaan yang jelas akan membawa dampak buruk. "Keputusan ini harus diimbangi dengan pertimbangan aspek keadilan bagi penyelenggara sekolah swasta," tambahnya.
