Menurut Gus Ipul, kapasitas tiap sekolah bervariasi, dari yang mampu menampung 50 hingga 100 siswa. "Kami optimistis jumlahnya masih bisa bertambah," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menekankan bahwa kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat dibutuhkan demi kesuksesan program ini. “Kita ingin entaskan kemiskinan melalui pendidikan yang layak bagi generasi muda,” ujarnya.
Peran Strategis Pemda dan Persiapan Regulasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk ikut aktif mendukung realisasi Sekolah Rakyat, terutama terkait penyediaan lahan, akses jalan, air, dan listrik.
"Usulan lahan dari pemda harus dipastikan bebas sengketa dan layak secara infrastruktur. Saat ini ada 351 usulan dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota," jelas Tito.
Ia juga mengungkapkan telah menyiapkan draft Peraturan Daerah (Perda) serta perjanjian kerja sama antara Kemensos dan pemda untuk penggunaan aset daerah demi kepentingan program tersebut. “Aset tetap milik pemda, tapi akan dipinjampakaikan ke Kemensos untuk operasional Sekolah Rakyat,” tambahnya.
