Padahal, sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Jika akses terhadap sertifikasi tidak segera diperluas dan disederhanakan, maka kebijakan ini justru bisa menekan pelaku usaha kecil daripada mendukung mereka.
Perlu Evaluasi dan Pendekatan Inklusif
Beberapa pengamat kebijakan menilai pemerintah perlu meninjau kembali cara implementasi kebijakan ini. Sertifikasi halal tidak seharusnya menjadi beban, melainkan alat pemberdayaan.
“Solusinya adalah dengan memperluas edukasi, menyederhanakan proses, dan memberikan pendampingan nyata di tingkat lokal,” kata Indra Lesmana dari Lembaga Konsumen Indonesia.
Ketika kebijakan halal dijalankan secara inklusif dan adil, manfaatnya akan terasa lebih luas—tidak hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk pelaku usaha kecil yang menjadi penggerak ekonomi nasional.
