Filep juga menekankan bahwa sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, dirinya merasa bertanggung jawab untuk mengupayakan peningkatan efisiensi anggaran di wilayah Papua, sekaligus menekankan perlunya kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan APBD di daerah tersebut.
Namun, dalam kasus-kasus di mana ditemukan adanya penyimpangan, Filep berharap akan ada tindakan hukum yang tegas dari institusi hukum terkait, seperti kepolisian, jaksa, inspektorat, dan lembaga pemeriksa publik. Inisiatif untuk menyelidiki potensi praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah harus didukung secara aktif dan responsif oleh semua pihak terkait.
Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan di Papua Barat, Senator Filep juga mengingatkan Pemerintah Provinsi dan DPRP Papua Barat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan penindakan terhadap dugaan praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah. Melalui perannya sebagai Ketua Pansus Papua, Filep telah memberikan dorongan signifikan bagi perubahan dalam kebijakan pembangunan di wilayah ini.
Meskipun demikian, keberadaannya senantiasa menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang mereka ambil.
