Segala daya upaya dilakukan untuk menyeimbangkan program MBG dengan ketersediaan bahan makanan di berbagai daerah. Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin, juga turut berpendapat terkait isu ini.
"Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ungkap Cak Imin. Pernyataan ini menunjukkan bahwa program ini juga berupaya melibatkan produk lokal dan UMKM dalam penyediaan bahan makanan yang bervariasi untuk peserta MBG.
Proses penerapan program MBG tidaklah mudah dan membutuhkan simulasi serta komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Badan Gizi Nasional menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan simulasi terkait usulan penggantian susu dengan daun kelor di beberapa daerah.
Dadan Hindayana menjelaskan, "Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi." Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program ini memerlukan kerjasama dan keselarasan antara berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia.
Dalam konteks ini, Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan kesinambungan program Makan Bergizi Gratis. Dukungan dari pemangku kebijakan juga krusial dalam menyelesaikan kendala-kendala yang muncul seiring dengan implementasi program tersebut.
