Tampang

Pinjaman dari China Cair, KCIC Mulai Membayar Kenaikan Biaya Kereta Cepat

31 Jul 2024 11:24 wib. 103
0 0
Pinjaman dari China Cair, KCIC Mulai Membayar Kenaikan Biaya Kereta Cepat.
Sumber foto: Google

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah memulai pembayaran cicilan atas pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 19,54 triliun. Dana untuk pembayaran tersebut diperoleh dari pinjaman China Development Bank (CDB) senilai 230.995.000 dollar AS dan 1.542.787.560 renminbi atau setara Rp 6,98 triliun. Pinjaman ini diterima oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 7 Februari 2024.

   Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC, menyatakan bahwa pembayaran atas pembengkakan biaya telah dimulai sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan sejak tahun ini. Dia tidak merinci nilai pembayaran cost overrun yang telah dilakukan, termasuk skema pembayarannya. Saat ini, fokus KCIC adalah meningkatkan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh agar dapat mencapai target 29.000 penumpang per hari. Hingga Juli 2024, jumlah penumpang harian Whoosh telah mencapai 17.000-18.000 penumpang saat hari kerja dan 18.000-22.000 penumpang saat akhir pekan.

Pinjaman sebesar Rp 6,98 triliun dari CDB disalurkan ke anak usaha PT KAI, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebagai konsorsium Indonesia di KCIC. Dana tersebut digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen, sementara 25 persennya akan dipenuhi dari penyertaan modal negara (PMN). Total cost overrun KCJB yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan China sebesar 1,2 miliar dollar AS setara Rp 18,6 triliun, di mana 60 persennya ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persennya oleh konsorsium China.

<123>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

Inilah 5 Penyebab Bau Mulut
0 Suka, 0 Komentar, 15 Jul 2018

POLLING

Partai Lebih Mengutamakan Aspirasi Rakyat atau Kekuasaan?