Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, secara terbuka meminta agar proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini sedang digagas oleh Kementerian Kebudayaan ditunda. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Habib, yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan bahwa banyak fraksi di DPR memberikan perhatian khusus terhadap proyek tersebut. Menurutnya, jika prosesnya tetap berjalan tanpa kejelasan dan membuka ruang kontroversi, maka penundaan merupakan langkah paling bijak.
“Sebagian besar fraksi memberikan catatan serius terhadap proyek penulisan sejarah ini. Untuk menghindari kontroversi yang terus berulang, kami dari Fraksi PKB meminta agar proyek ini ditunda terlebih dahulu,” ujar Habib dalam rapat tersebut.
Habib menyoroti beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan proyek ini. Salah satunya adalah kesan bahwa penulisan ulang sejarah ini dilakukan secara tertutup dan terburu-buru. Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai siapa saja yang tergabung dalam tim penulis sejarah tersebut.
"Pak Menteri pernah menyampaikan bahwa akan dilakukan sosialisasi awal dalam waktu singkat. Namun, sampai hari ini kami belum menerima informasi apa pun mengenai hal itu,” katanya.
Lebih lanjut, Habib menyebut bahwa waktu tujuh bulan yang direncanakan untuk menyelesaikan proyek tersebut terlalu singkat untuk menulis ulang sejarah bangsa secara komprehensif dan akurat.
