Menanggapi isu yang menyebutkan bahwa proyek ini mengabaikan peristiwa-peristiwa kelam dalam sejarah, seperti kasus kekerasan seksual pada tahun 1998, Fadli membantah dengan tegas. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangkal peristiwa tersebut dan justru telah membaca laporan yang disusun oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
“Saya tidak pernah menegasikan peristiwa itu. Tadi juga saya sudah jelaskan secara terbuka di rapat. Saya sangat menentang segala bentuk kekerasan, apalagi terhadap perempuan,” tegasnya.
Menurut Fadli, setiap bentuk pelecehan, kekerasan, dan perundungan terhadap perempuan harus dikutuk dan tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apa pun. Ia menegaskan bahwa pengungkapan sejarah harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
“Semua bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan, harus kita kutuk. Itu sikap saya secara pribadi maupun sebagai pejabat negara,” tutup Fadli.
Dengan dinamika yang terjadi saat ini, publik masih menantikan bagaimana kelanjutan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan berlangsung. Apakah pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari DPR, atau tetap melanjutkan sesuai jadwal, waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, proyek ini akan menjadi perhatian besar masyarakat luas karena menyangkut narasi kolektif bangsa.
