“Setelah saya berdiskusi dengan beberapa pihak, mereka sepakat bahwa waktu tujuh bulan itu sangat tidak cukup. Proses ini seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian, mengingat sejarah merupakan pijakan penting bagi masa depan bangsa,” lanjutnya.
Meski mendapat desakan dari anggota dewan untuk menunda proyek, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia akan tetap berjalan sesuai rencana. Ditemui wartawan seusai rapat, Fadli meminta publik agar tidak langsung menilai secara negatif proyek tersebut sebelum melihat hasil akhirnya.
“Rencananya memang akan ada uji publik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita lihat dulu hasilnya, jangan buru-buru menghakimi sebelum prosesnya selesai,” ujar Fadli.
Ia menjelaskan bahwa saat ini proses penulisan sejarah tersebut masih berlangsung dan menekankan pentingnya mengingat dan mencatat sejarah bangsa. Ia pun mengutip pernyataan Presiden pertama RI, Soekarno, tentang pentingnya tidak melupakan sejarah.
“Kita harus menulis sejarah, bukan melupakannya. Bung Karno sudah mengingatkan kita, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi, bagaimana bisa sekarang ada tuntutan agar kita tidak menulis sejarah kita sendiri?” katanya.
Fadli juga menekankan bahwa penulisan ulang ini tidak bertujuan untuk menampilkan sejarah secara detail. Jika ada pihak yang menginginkan rincian lengkap, ia menyarankan untuk membuat versi sendiri secara terpisah.
“Yang sedang kami kerjakan adalah narasi sejarah secara umum. Kalau ingin detail, tentu harus ada kajian atau buku tersendiri,” ujarnya.
