Komnas HAM: “Apakah Pantas?”
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, yang hadir dalam diskusi itu, mempertanyakan logika di balik rencana pemberian gelar tersebut. Menurutnya, keinginan sebagian pihak untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan justru bertolak belakang dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai keadilan.
“Apakah pantas seseorang yang memicu lahirnya reformasi justru diberi gelar pahlawan? Bukankah itu menghina sejarah dan luka rakyat?” ujar Anis kepada peserta diskusi.
Anis menambahkan, kepemimpinan Soeharto dipenuhi dengan otoritarianisme, penyimpangan konstitusi, dan pengabaian terhadap hak asasi manusia.
Ubedilah Badrun: "Bangsa Ini Sedang Mundur"
Dalam kesempatan yang sama, sosiolog dan aktivis ’98, Ubedilah Badrun, mengkritik keras wacana tersebut dan menilai Indonesia sedang mengalami kemunduran. Ia membandingkan laju ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga yang jauh lebih pesat setelah periode reformasi.
“Korea Selatan sudah di atas 14.000 USD pendapatan per kapita, Malaysia juga. Kita? Masih tertinggal. Itu karena korupsi dan lemahnya penegakan hukum—warisan yang belum dibereskan sejak Orde Baru,” katanya.
Ubed juga menyoroti temuan PPATK yang menyebut sekitar 900 triliun rupiah dana negara diduga dikorupsi, menggambarkan betapa masih membekasnya jejak buruk sistem Orde Baru.
