Dhahana juga menegaskan bahwa korban dalam kasus ini membutuhkan pemulihan fisik dan mental karena trauma yang mereka alami. Dirjen HAM merekomendasikan kepada pemerintah Kota Depok untuk memberikan akses informasi terhadap legalitas operasional daycare, agar masyarakat dapat melaporkan daycare yang beroperasi secara ilegal kepada pemerintah kota atau pihak berwajib.
Lebih lanjut, Dhahana mendorong pemerintah kota Depok melalui DP3AP2KB untuk segera menyelesaikan Pedoman Daycare Ramah Anak yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Ditjen HAM juga siap untuk memberikan bantuan dalam memastikan substansi HAM dalam pembuatan Pedoman tersebut."Diharapkan Pedoman ini nantinya mencakup pelatihan bagi tenaga pendidik di daycare untuk memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dari pertemuan kemarin, kami mendapatkan informasi bahwa DP3AP2KB kota Depok memang berkomitmen untuk segera merampungkan pedoman ini. Hal ini patut diapresiasi," ujarnya.
Dirjen HAM juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan pihak yang terlibat dalam Konvensi Hak Anak. Ratifikasi pemerintah Indonesia dalam konvensi tersebut menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pemenuhan dan pemajuan hak anak di tanah air."Jangan sampai kita dianggap mengabaikan kepentingan terbaik anak, yang juga merupakan hak asasi manusia," ungkapnya.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), KB Wensen School Indonesia memiliki NPSN 70014259. Wensen School memiliki Surat Keputusan (SK) pendirian sekolah dengan nomor 421.1/8505/Disdik//2021 yang diterbitkan pada 30 Juni 2021. Sedangkan SK izin operasionalnya tertuang dalam nomor 421.1/0084/DPMPTSP/IV/2024 tertanggal 17 April 2024.
