Tampang.com | Program kontroversial yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yaitu pengiriman siswa dengan perilaku bermasalah ke barak militer, kini menuai tanggapan nasional. Bahkan, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa jika program ini berhasil dalam tahap awal, tidak menutup kemungkinan akan diadopsi secara luas sebagai kebijakan nasional.
“Kalau uji coba pertama ini berjalan baik, kami akan dorong agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan peraturan untuk implementasi nasional,” kata Natalius Pigai dalam pernyataan resminya pada Selasa (6/5/2025), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Meningkatkan Kualitas Mental dan Karakter Pelajar
Pigai menyebutkan bahwa pendekatan ini bisa menjadi terobosan dalam membentuk karakter dan kedisiplinan generasi muda. Menurutnya, program barak militer mampu menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, hingga wawasan kebangsaan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global, khususnya menjelang periode emas 2025–2035.
“Visi kita ke depan adalah menjadi bangsa yang berdaya saing secara internasional, dan itu butuh generasi yang tangguh,” ujarnya.
Pengamat Pendidikan: Ini Perlakuan Khusus untuk Kasus Khusus
Satria Dharma, pengamat pendidikan sekaligus pendiri Ikatan Guru Indonesia (IGI), menyambut baik inisiatif tersebut. Ia melihat bahwa siswa yang dikirim ke barak militer adalah anak-anak dengan kondisi ekstrem, seperti kecanduan miras, gim daring, merokok, hingga terlibat tawuran atau geng motor, yang tidak lagi dapat ditangani oleh guru maupun orangtua.
