Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) mengungkap praktik kecurangan yang dilakukan sejumlah rumah sakit terkait klaim layanan BPJS Kesehatan. Temuan kecurangan ini merupakan hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan KPK, Tim PK-JKN BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dari temuan tersebut, KPK menyarankan kepada semua pihak untuk menindaklanjuti kasus kecurangan sesuai kewenangan masing-masing. KPK mengusulkan agar pelaku kecurangan dilaporkan ke pihak berwajib dan BPJS Kesehatan memberikan sanksi pelanggaran sesuai aturan.
Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, menyebut bahwa telah ada tiga rumah sakit yang terbukti melakukan kecurangan dan sedang dalam penyelidikan lebih lanjut. Kecurangan yang dimaksud adalah klaim fiktif yang membuat jumlah tagihan perawatan yang diajukan oleh rumah sakit kepada BPJS Kesehatan jauh lebih besar dari jumlah seharusnya.
"Jenis kecurangan dalam Program JKN tidak hanya mencakup klaim fiktif. Proses pengusutan sedang dilakukan oleh tim PK JKN," ujar Rizzky.
Lebih lanjut, ia menjelaskan modus yang banyak digunakan tiga rumah sakit ini untuk menaikkan tagihan klaim BPJS Kesehatan mereka, termasuk menjiplak klaim pasien lain serta menambah jumlah obat yang digunakan dalam laporan klaim. Beberapa jenis kecurangan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan antara lain memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan, penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning), klaim palsu (phantom billing), penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (Inflated bills), pemecahan episode pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, dan lain-lain.
