Penyediaan harga gas 'murah' kepada industri memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri, yang pada gilirannya diharapkan akan menghasilkan peningkatan penerimaan negara melalui pajak.
Dalam konteks yang lebih luas, keberlanjutan kebijakan HGBT juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Industri-industri yang menerima harga gas murah dapat diharapkan akan lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.
Namun, di sisi lain, keberlanjutan kebijakan HGBT juga memunculkan beberapa pertanyaan terkait dengan potensi kerugian penerimaan negara. Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas industri, namun jika tidak diiringi dengan pengawasan dan pengendalian yang tepat, ada potensi bahwa penerimaan negara melalui pajak dari sektor industri tersebut juga dapat terganggu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan yang ketat.
Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kajian mendalam terkait dengan dampak ekonomi dan fiskal jangka panjang dari kebijakan HGBT ini, sehingga dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan potensi dampak positif dan negatif dari keberlanjutan kebijakan tersebut.
