JK juga menegaskan pentingnya penanganan masalah korupsi di Papua sebagai langkah awal untuk meredakan konflik di wilayah tersebut. Tanpa penanganan yang tegas terhadap korupsi, upaya untuk mencapai perdamaian dan pembangunan di Papua akan sulit terwujud. Oleh karena itu, pernyataan JK ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah korupsi di Papua.
Selain itu, JK juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan konflik di Papua. Upaya-upaya pembangunan dan rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat Papua perlu terus digalakkan agar tercipta rasa keadilan dan persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Papua.
Tidak hanya itu, JK juga menekankan pentingnya peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri dalam menyelesaikan konflik di Papua. Keterlibatan semua pihak diperlukan untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan solutif dalam menemukan jalan keluar dari konflik yang telah berkepanjangan di Papua.
