Eks menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Chatib Basri memberikan tanggapan positif terkait anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan gagasan dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam ungkapannya, ia mengapresiasi pemerintah dan gugus tugas tim sinkronisasi Prabowo yang telah memastikan kesinambungan fiskal APBN 2025 terjaga.
Menurut Chatib Basri, penjelasan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bersama Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono pada hari Senin (24/6) telah membantah spekulasi terkait masalah fiskal 2025 yang dinilai menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa hari terakhir. Dia juga mengapresiasi press conference yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono dan Sufmi Dasco, yang dianggapnya memberikan klarifikasi yang baik terkait isu-isu fiskal.
Chatib Basri awalnya menyinggung pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir yang dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar keuangan terhadap defisit fiskal dan rasio utang yang membengkak pada 2025, terutama sebagai dampak spekulasi akan besarnya kebutuhan dana untuk merealisasikan program prioritas dari Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Namun, setelah dijelaskan bahwa program makan bergizi gratis telah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan anggaran sebesar 2,29 persen-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), spekulasi terkait beban defisit terbantahkan. Terlebih lagi, nominal anggaran program itu telah direncanakan sebesar Rp71 triliun pada 2025.
Menurut Chatib Basri, setidaknya ada dua sinyal penting yang seharusnya bisa dipahami pelaku pasar keuangan dari konferensi pers tersebut. Pertama, kebijakan fiskal yang berhati-hati akan dilanjutkan. Kedua, tambahan program pemerintah baru sudah tercakup dalam rentang defisit 2,29 persen-2,82 persen dari PDB. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah saat ini dan ke depan tetap akan menjaga disiplin fiskal di bawah 3 persen.
