“Kami mengundang total 66 asosiasi. Tentu yang bisa hadir langsung hanya perwakilan, mengingat kapasitas ruang rapat terbatas. Tapi kami ingin memastikan bahwa semua suara tetap terdengar,” ujar Lasarus.
Ia juga menambahkan bahwa rapat ini merupakan bentuk tanggapan DPR terhadap dinamika yang sedang terjadi di sektor transportasi online. Demo besar-besaran pada 20 Mei menjadi titik penting yang mendorong parlemen turun tangan untuk menengahi persoalan yang sedang dihadapi para driver.
“Rapat hari ini adalah upaya kami untuk merespons secara konstruktif tuntutan dan aspirasi dari para pengemudi transportasi daring. Kami ingin menciptakan solusi yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen dan perusahaan aplikasi,” lanjutnya.
Tuntutan dan Respons Pemerintah
Demo yang digelar pada 20 Mei lalu bukan sekadar unjuk rasa tanpa arah. Para pengemudi ojol menyuarakan lima tuntutan utama, yang sebagian besar berkaitan dengan kejelasan regulasi, transparansi sistem kemitraan, dan pembagian pendapatan yang dianggap belum adil.
Mereka juga meminta agar pemerintah dan legislatif lebih aktif dalam mengawasi praktik perusahaan aplikasi yang dianggap kurang berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi. Meski aksi tersebut hanya diikuti sebagian driver, skalanya cukup besar untuk menarik perhatian publik dan pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan tanggapan terhadap tuntutan para driver ojol, namun hingga saat ini belum ada keputusan final yang mampu meredakan keresahan di kalangan mitra pengemudi.
Ojol: Penggerak Ekonomi Urban
Besarnya potensi kerugian akibat demo ojol menunjukkan bahwa peran sektor ini dalam ekonomi nasional tidak bisa diremehkan. Transportasi online telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat urban. Tak hanya berperan sebagai sarana mobilitas, layanan ojol juga mendukung sektor logistik mikro, e-commerce, dan ekonomi informal.
