Rencana perubahan undang-undang pemilu di Kaledonia Baru diyakini telah menjadi pemicu utama kerusuhan mematikan yang terjadi belakangan ini. Namun, di balik utama penyebabnya, terdapat keresahan sosial yang muncul akibat terancamnya perekonomian utama di negara tersebut.
Seorang ekonom komoditas, Philippe Chalmin, menyatakan bahwa "Nikel adalah kutukan bagi Kaledonia Baru." Ia menyesalkan ketergantungan penuh negara kepulauan ini pada sumber daya ini.
Menurut laporan Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM), lebih dari 15.000 orang mencari nafkah dari nikel di Kaledonia Baru, atau 25 persen dari total pekerja di wilayah tersebut dari total penduduk 270.000 jiwa.
Data dari Bureau de Recherches Géologiques et Minières menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat lebih dari 1.500 hak pertambangan di wilayah tersebut ditambah tiga pabrik pengolahan. Namun, sektor ini sangat terpukul oleh penurunan harga.
Harga global nikel telah turun lebih dari 45 persen pada tahun 2023 menjadi sekitar 19.000 euro per ton, sementara biaya produksi nikel di Kaledonia Baru diperkirakan mencapai 22.000 euro per ton.
Meskipun permintaan nikel meningkat di seluruh dunia, harga terdorong turun oleh pesatnya ekspansi produksi nikel di Indonesia. Berkat dukungan finansial dari Cina, Indonesia telah meningkatkan produksinya sepuluh kali lipat dalam satu dekade, mencapai 1,8 juta ton pada tahun 2023, sementara produksi nikel Kaledonia Baru hanya mencapai 230.000 ton.
Dalam situasi yang menantang ini, perusahaan pertambangan raksasa Glencore memutuskan untuk menjual sahamnya di pabrik Koniambo Nickel (KNS), sehingga menghentikan kompleks metalurgi di Provinsi Utara yang prokemerdekaan.
Dampak dari keputusan tersebut juga dirasakan oleh para pemimpin Kanak, yang melihatnya sebagai proyek emansipasi politik. Sedangkan dari Paris, rencana perubahan undang-undang yang direncanakan memberikan hak pilih bagi warga asing yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama satu dekade, menyebabkan ketegangan sosial dan gejolak politik yang tidak pernah terjadi sejak tahun 1980-an.
Pada awalnya, kerusuhan di Kaledonia Baru ini berpusat pada perubahan regulasi pemilu yang dipilih oleh Majelis Nasional. Namun, ketegangan ini pun dipicu oleh krisis sosial yang parah. Undang-undang itu direncanakan memberikan hak pilih bagi warga asing yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama satu dekade. Hal ini mengundang kekhawatiran akan potensi pengaruh terhadap hak pilih atau kepentingan warga asli Kanak, yang saat ini hanya tinggal sekitar 40 persen dari total populasi Kaledonia Baru.
