Pengadaan tablet untuk 50 anggota dewan ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 1 miliar, yang apabila dibagi, berarti satu tablet untuk setiap anggota dewan memiliki nilai sekitar Rp 20 juta. Namun, karena adanya potongan pajak dan biaya penyediaan barang lainnya, harga seluruhnya kemungkinan akan lebih rendah. Mahdi menjelaskan, “Kami enggak masalah mereknya apa. Yang penting nilai gunanya. Misalnya punya memori besar untuk menyimpan data serta chipset unggul agar tak lemot. Ya paling-paling harga Rp 17 juta untuk satu unit.”
Dia juga menyatakan bahwa ia meragukan bahwa angka pengadaan tablet tersebut sesuai dengan harapan awalnya. Spekulasi mengenai tablet dengan kapasitas penyimpanan yang lebih rendah, yaitu 128 GB, diklaim sebagai anggaran yang kurang memadai dan mampu berdampak negatif terhadap kualitas kinerja dewan. “Saya dengar untuk pengadaan tablet tahun ini awal itu 128 GB, tetapi kami tolak. Apalagi kalau yang 128 GB itu setelah dicek paling mahal kan cuma 10 juta, sedangkan yang sekarang per unit Rp 17 juta,” tambahnya.
Menanggapi protes masyarakat terkait anggaran tablet ini, Mahdi berpendapat bahwa kritik tersebut muncul karena ketidaktahuan publik mengenai tujuan pengadaan ini, yang menurutnya adalah untuk efisiensi jangka panjang. Menurutnya, dengan memanfaatkan tablet, dewan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menggandakan berkas yang biasanya menghabiskan banyak anggaran.
