“Intinya kan judul kami efisiensi. Itu yang harus dipahami,” tegas Mahdi. Ia menambahkan bahwa proses fotokopi berulang kali untuk berkas-berkas penting untuk 50 anggota DPRD sangat merugikan dan menguras anggaran. “Kalau dihitung-hitung, lima tahun fotokopi bisa sampai 50 juta,” ujarnya, menandakan bahwa kebutuhan tablet ini memiliki dasar ekonomi yang kuat.
Seiring dengan berjalannya diskusi ini, tetap menarik untuk disimak bagaimana reaksi masyarakat dan pengaruh anggaran semacam ini terhadap kepercayaan publik terhadap institusi legislatif di daerah. Walaupun DPRD Bandung Barat tetap bersikukuh melanjutkan rencana mereka, publik tetap berhak memberikan sorotan dan persetujuan terhadap penggunaan dana publik.
