Presiden RI, Joko Widada (Jokowi), seringkali ditemui melakukan pembagian bantuan sosial (bansos) secara simbolik ke berbagai daerah. Dalam salah satu kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memberikan penjelasan mengenai alasan di balik kegiatan tersebut.
Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa kunjungan presiden tidak hanya sekadar satu pola kepentingan beliau, tetapi merupakan bagian dari kebijakan yang mendarah daging. Muhadjir, yang sudah menjadi menteri sejak 2016, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketika membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Presiden Jokowi selalu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat terlaksana dengan baik. Ia selalu menekankan agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) segera digulirkan pada awal tahun, karena bantuan tersebut dapat diberikan pada bulan November bahkan September, sehingga pada Januari sudah dijalankan semua program termasuk bansos.
Muhadjir menambahkan bahwa kegiatan turun lapangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut telah didistribusikan dengan baik dan mendapatkan umpan balik langsung dari para penerima bansos. Sebagai contoh, jika Jokowi berkunjung ke 100 titik dan membagikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdapat 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, maka secara tidak langsung, kehadiran Jokowi di 40 titik akan bisa memengaruhi sekitar 2.000 penerima manfaat di setiap titiknya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut jauh lebih luas dalam dampaknya daripada yang terlihat secara langsung.
