Pada tahun 2025, pemerintah China mengambil langkah signifikan dengan menginstruksikan platform e-commerce besar untuk mengakhiri kebijakan refund tanpa return yang selama ini berlaku. Kebijakan ini sebelumnya memungkinkan konsumen untuk mendapatkan pengembalian dana tanpa harus mengembalikan barang yang dibeli.
Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memberikan keuntungan bagi pembeli, kenyataannya justru memberi dampak negatif bagi para pedagang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat.
Keputusan ini diumumkan oleh dua sumber yang mengetahui langsung pertemuan antara pemerintah dan beberapa perusahaan besar seperti PDD Holdings, yang mengoperasikan platform e-commerce Pinduoduo. Pemerintah China memutuskan untuk menghentikan kebijakan tersebut paling lambat Juli 2025.
Setelah tanggal tersebut, hanya pedagang yang akan memiliki kewenangan untuk memulai proses pengembalian dana, bukan lagi platform atau konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kerugian finansial yang dialami oleh pedagang akibat kebijakan refund tanpa return yang dianggap tidak adil bagi mereka.
Dampak Negatif Refund Tanpa Return bagi Pedagang
Sebelumnya, kebijakan refund tanpa return yang mulai diterapkan oleh PDD pada tahun 2021, awalnya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan belanja bagi konsumen, dengan memberikan kesempatan untuk mengembalikan produk tanpa harus repot mengirimkan barang kembali. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini malah menyebabkan kerugian besar bagi banyak pedagang.
Para penjual yang menjual berbagai produk, mulai dari pakaian hingga peralatan rumah tangga, melaporkan kerugian ganda. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga produk yang sudah terjual. Hal ini mengurangi margin keuntungan mereka dan menyebabkan banyak usaha kecil terpuruk. Meskipun kebijakan ini membantu pembeli merasa lebih aman dalam berbelanja, keuntungan besar tersebut lebih banyak dinikmati oleh konsumen daripada pedagang.
Tanggapan Pemerintah China dan Regulator Pasar
Pemerintah China melalui berbagai lembaga, termasuk Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Regulator Pasar China, semakin gencar mengkritik apa yang mereka sebut sebagai persaingan tidak sehat antara platform e-commerce besar. Pada pertemuan tahunan parlemen pada Maret 2025, isu mengenai perbaikan persaingan dalam sektor e-commerce dimasukkan dalam Laporan Kerja Pemerintah.
