Sejumlah media asing menyoroti pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengonfirmasi pengunduran diri itu pada Senin (3/4). Beberapa media pun menyoroti pemberitaan tersebut.
Salah satunya media yang berbasis di Singapura, The Straits Times, turut memberikan sorotan terhadap pengunduran diri tersebut. Mereka merilis artikel berjudul "Jokowi Sebut Ibu Kota Baru Indonesia Tetap Berjalan Sesuai Rencana Meski Pimpinan Mundur" pada Kamis (4/6). The Straits Times menyoroti pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yang memastikan bahwa rencana pembangunan ibu kota baru tetap berjalan seperti yang direncanakan. Media tersebut juga mencantumkan pernyataan Jokowi saat berkunjung ke IKN, bahwa ibu kota baru ini "dalam proses pembangunan" dan akan menjadi ibu kota paling ramah lingkungan di dunia. Jokowi juga menekankan bahwa IKN akan dipenuhi dengan ruang hijau dan dirancang dengan taman kota. Dia menjelaskan bahwa IKN akan menjadi kota impian masa depan yang cerdas dan kreatif.
Begitu pula dengan media berbasis di Amerika Serikat, CNN, yang juga ikut menerbitkan laporan serupa. Mereka merilis artikel berjudul "Pejabat Top RI Mundur dari Proyek Ibu Kota Bernilai US$32 Miliar" pada Senin. US News, media dari Amerika Serikat, juga menulis laporan berjudul "Menteri Ungkap Kepala, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Baru Indonesia Mundur," dimana mereka mengutip pernyataan Pratikno yang menjelaskan pengganti Bambang dan Dhony.
Pengunduran diri ini menarik perhatian media asing dari berbagai negara, termasuk media berbasis di Arab Saudi, Arab News. Mereka juga merilis laporan serupa yang menyoroti pengunduran diri tersebut. Bahkan, Arab News menekankan bahwa pengunduran terjadi di tengah persiapan perayaan hari peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, dan jelang rencana mutasi ribuan pegawai negeri sipil (PNS) pada bulan September. Pengunduran ini juga dianggap tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk relokasi 12.000 PNS.
