Pemerintah Jepang telah menyadari kerugian ekonomi dan sosial yang dapat diakibatkan oleh tren ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah menyediakan lebih banyak dana untuk membesarkan anak dan mendukung lebih banyak fasilitas penitipan anak di negara tersebut, guna meningkatkan angka kelahiran. Demi mendukung hal ini, pemerintah daerah bahkan telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung aplikasi kencan publik yang ditujukan untuk mengajak orang Jepang bergaul, menikah, dan memiliki anak.
Namun, disadari bahwa hanya dengan meningkatkan angka kelahiran tidak akan cukup untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Jepang secara bertahap juga mulai membuka diri terhadap lebih banyak migrasi selama beberapa tahun terakhir. Upaya ini mencapai rekor 2 juta pekerja asing pada tahun 2024 dan mengincar hingga 800.000 lebih banyak selama lima tahun ke depan.
Peningkatan jumlah pekerja kelahiran luar negeri diharapkan dapat mengimbangi penurunan jumlah tenaga kerja domestik dalam beberapa dekade mendatang. Namun, implementasi dari strategi ini memerlukan perhatian besar terkait produktivitas pekerja, penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi.
Dalam merespon masalah ini, Jepang juga harus fokus pada inovasi dan kegiatan penelitian untuk meningkatkan produktivitas para pekerja, terutama dalam menghadapi penurunan jumlah angkatan kerja. Jepang sendiri telah mengenakan pajak atas konsumsi untuk mendorong produktivitas dan inovasi di sektor usaha.
