Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, memberikan dukungannya terhadap keputusan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dalam menetapkan kembali penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurut TNI, OPM tidak lagi dianggap sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST). Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan bahwa keselamatan bangsa harus menjadi prioritas utama. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk membela keputusan tersebut, apabila ada pihak yang mempertanyakan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait tugas TNI-Polri dalam penegakan hukum.
"Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jika mereka sudah berhasil kita tumpas, siap pasang badan jika ada pihak yang mempersoalkan HAM atas kewajiban TNI/Polri dalam melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan perintah konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia," ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu, 13 April 2024.
Bamsoet juga menyinggung tentang penyebutan OPM dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 yang dikeluarkan pada 5 April 2024. Alasannya, kelompok bersenjata di Papua telah menyandang diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sehingga dianggap setara dengan OPM.
