"Aksi keji dan biadab dilakukan terhadap guru, tenaga kesehatan, personel TNI/Polri, dan bahkan masyarakat umum," ujarnya.
Bamsoet menegaskan bahwa pemerintah, TNI, dan Polri harus tetap bertindak tegas dan terukur terhadap OPM. Menurutnya, sikap tegas negara terhadap OPM di Papua merupakan bukti nyata keberadaan negara untuk menghentikan aksi pembunuhan dan teror yang berkelanjutan terhadap warga sipil di Papua.
"Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris, ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa," tegas Bamsoet. "Semua gerakan separatisme dan terorisme di Indonesia harus dihentikan hingga bersih. Jangan memberikan kesempatan gerakan separatisme dan terorisme untuk tumbuh subur di Indonesia," tambahnya.
Dalam konteks penegakan hukum dan keamanan, Bamsoet juga menekankan pentingnya kerjasama antara TNI, Polri, dan aparat pemerintah terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Dia menyoroti peran dan tanggung jawab TNI-Polri untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, terutama di wilayah yang rawan konflik seperti Papua.
Upaya penegakan hukum dan penindakan terhadap kelompok bersenjata di Papua, menurut Bamsoet, harus didasari oleh prinsip-prinsip HAM yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dialog dan pendekatan yang humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya pembangunan dan pemulihan wilayah Papua sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap konflik di daerah tersebut. Dengan upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan Papua dapat menjadi bagian yang lebih kokoh dan sejahtera dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
