Zulhas pun mengungkapkan bahwa anggaran Kemendag tidak lebih tinggi dari anggaran yang diterima oleh seorang bupati. Ia menyoroti penggunaan anggaran untuk tahun depan, di mana terdapat sekitar 11 prioritas anggaran Kemendag di 2025, salah satunya adalah pengembangan e-commerce yang hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp2,59 miliar. Zulhas menilai bahwa jumlah ini bahkan lebih kecil daripada anggaran yang dialokasikan untuk bupati, yakni sebesar Rp2 miliar. Hal ini membuatnya merasa bahwa anggaran yang diterima Kemendag saat ini terlalu minim untuk dapat melakukan pengembangan sektor perdagangan.
Selain itu, Zulhas juga menyoroti pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan, penanganan kasus, hambatan teknis perdagangan, dengan hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp15 miliar. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap besarnya anggaran ini, mengingat pentingnya pengamanan perdagangan internasional bagi kemajuan perdagangan Indonesia di pasar global.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk meningkatkan alokasi anggaran yang diberikan kepada Kemendag pada tahun 2025. Ia berharap agar anggaran yang diperoleh pada tahun yang akan datang dapat meningkat setidaknya sebesar jumlah yang diterima pada tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp1,9 triliun. Dengan demikian, Zulhas berharap agar anggaran Kemendag kembali naik sekitar 16 persen dari anggaran yang diterima pada tahun sebelumnya.
