Pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite pada peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus. Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan efisien. Namun, eksekusi dari pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite ini tergantung pada revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Mulyanto, menyatakan bahwa pembahasan terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite telah selesai dibahas oleh BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, hingga saat ini, revisi Perpres tersebut masih tertahan di Kementerian Sekretaris Negara.
Mulyanto menyoroti lamanya proses revisi Perpres 191 yang telah berlangsung hampir tiga tahun. Ia menekankan bahwa seharusnya dukungan yang banyak dari berbagai pihak telah mendukung percepatan revisi tersebut. Namun, keterlambatan tersebut nampaknya berasal dari pihak pemerintah sendiri. Kendati BPH Migas dan Menteri ESDM telah menyelesaikan bagian mereka, namun Perpres tersebut masih belum juga diterbitkan.
Keterlambatan dalam penetapan Perpres 191 ini menimbulkan kebingungan di kalangan anggota parlemen, yang seharusnya dengan dukungan banyak pihak, ketentuan mengenai pembatasan BBM subsidi Pertalite telah selesai dan tidak berlarut-larut seperti saat ini. Mulyanto juga menyoroti bahwa publikasi mengenai kriteria pembatasan tersebut seharusnya dilakukan dengan lebih mudah dan transparan sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
