Tampang.com | Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menekankan pentingnya percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini bertujuan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat dengar pendapat yang diadakan di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu lalu, Muazzim mengungkapkan harapannya agar dari target pembentukan 400 SPPG yang direncanakan, setidaknya bisa direalisasikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan kepada anggota DPR lainnya dan jajaran pemerintah daerah bahwa keberhasilan program ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi dari berbagai instansi, termasuk Badan Gizi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
