Ia menyoroti pentingnya peran BPOM untuk tidak hanya menunggu, tetapi aktif terlibat dalam mendukung program pemerintah. Muazzim meminta kepada pihak BPOM agar melakukan kunjungan ke SPPG untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa-siswi. Ini penting agar tidak terjadi insiden yang merugikan, seperti keracunan makanan atau penyajian buah-buahan yang tidak layak konsumsi.
Dia menegaskan, “Keberadaan BPOM harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan BGN. Sinergi ini sangat diperlukan agar kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan tidak terjadi di NTB.” Menurut laporan terbaru, sejauh ini telah dibentuk lebih dari 400 SPPG di NTB, tetapi yang sudah aktif hanya 54 SPPG, atau sekitar 25 persen. Meskipun demikian, Muazzim berpendapat bahwa progres ini lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.
