Menko Airlangga Hartarto telah mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia bakal naik menjadi 12 persen pada tahun depan. Hal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyeimbangkan anggaran di tengah tekanan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Keputusan ini telah menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat maupun pelaku usaha.
Dalam pengumuman tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran yang semakin membesar akibat berbagai stimulus ekonomi yang diberikan selama pandemi. Dengan menaikkan tarif PPN, diharapkan pendapatan negara dapat meningkat sehingga defisit anggaran dapat ditekan.
Kebijakan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan mendukung langkah pemerintah dengan alasan bahwa kenaikan tarif PPN merupakan langkah yang perlu diambil untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Mereka berpendapat bahwa dengan pendapatan negara yang lebih besar, pemerintah dapat memberikan stimuli ekonomi yang lebih besar pula, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Namun di sisi lain, ada juga kalangan yang menentang kebijakan ini. Mereka khawatir bahwa kenaikan tarif PPN akan memberikan tekanan ekstra terhadap daya beli masyarakat dan dapat memicu inflasi. Pelaku usaha juga menyatakan keprihatinan mereka, karena kenaikan tarif PPN ini juga berpotensi berdampak pada harga produk-produk yang mereka jual, sehingga dapat menurunkan daya beli konsumen.
