Dalam konteks industri digital, kebijakan pemerintah sering kali berhubungan dengan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Kebijakan yang mendukung perlindungan ini amat penting untuk memberikan rasa aman bagi para kreator. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan tersebut seringkali menghadapi tantangan. Masih banyak kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi, dan hal ini menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku industri. Dalam situasi seperti ini, intervensi politik bisa dianggap menghambat, karena ketidakjelasan hukum dapat menurunkan kepercayaan para investor dan pelaku industri.
Sementara itu, pemerintah juga seharusnya memberikan perhatian lebih pada pemberdayaan komunitas kreatif lokal. Kebijakan yang mengarah pada pengembangan pusat-pusat kreativitas dan inkubator bisnis bisa menjadi langkah positif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas para pelaku usaha, tetapi juga mendorong kolaborasi antara berbagai pelaku industri. Keberadaan komunitas yang kuat dalam ekonomi kreatif dapat menarik perhatian investor dan meningkatkan nilai tambah bagi produk lokal.
Namun, tantangan lain muncul ketika kebijakan yang ditetapkan kurang memperhatikan kebutuhan nyata dari pelaku industri. Misalnya, kebijakan yang diterapkan mungkin lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan usaha kecil dan menengah. Dalam banyak kasus, pelaku industri kecil sering kali terpinggirkan dalam kebijakan yang berorientasi pada kepentingan politik semata. Ini bisa mengakibatkan kesenjangan yang lebih besar dalam industri kreatif serta menghambat pertumbuhan inovasi yang berasal dari usaha-usaha kecil.
