Setelah menjadi peserta, pekerja akan dikenakan iuran kepesertaan yang nantinya dihitung sebagai simpanan. Besaran simpanan peserta pekerja sendiri ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
Tentu saja, rencana pemotongan gaji pekerja untuk program ini telah menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Banyak pihak yang menilai bahwa pemotongan gaji sebesar 3 persen akan memberatkan para pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19. Namun, di sisi lain, ada juga yang memandang bahwa program Tapera ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan pekerja dengan memberikan akses lebih mudah terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terkait tujuan dan manfaat dari program Tapera ini.
Dalam mengimplementasikan kebijakan Pembukaan Tabungan Perumahan Rakyat, Badan Penyelenggara (BP) Tapera turut memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Dalam hal ini, BP Tapera telah mengatur mekanisme perlindungan konsumen yang menjaga kepentingan peserta serta pemberi kerja terkait program ini.
Selain itu, BP Tapera juga menjelaskan bahwa dana yang terkumpul dari program Tapera ini selanjutnya akan digunakan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada para peserta untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, serta mendukung program pengembangan rumah subsidi bagi masyarakat kurang mampu.
Sebelum diterapkannya kebijakan ini, pemerintah telah melakukan berbagai pertimbangan dan penelitian yang matang untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program Tapera ini di masa yang akan datang. Pemerintah juga telah menggandeng berbagai pihak terkait, seperti asosiasi pekerja, organisasi perusahaan, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mendiskusikan dan memperkuat kebijakan yang akan diterapkan.
