Gelar “Haji” atau “Hajah” di Indonesia seringkali dianggap sebagai bentuk penghormatan yang diberikan kepada mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Namun, tahukah Anda bahwa penyematan gelar ini bukan berasal dari ajaran Islam atau ketentuan Kerajaan Arab Saudi? Uniknya, tradisi ini ternyata hanya berlaku di Indonesia dan memiliki akar sejarah yang sangat politis, bahkan bermula sejak zaman penjajahan Belanda.
Asal-Usul Gelar Haji: Bukan dari Syariat Islam
Di tengah masyarakat Indonesia, menyebut seseorang dengan gelar “Haji” setelah pulang dari Makkah sudah menjadi hal yang lazim. Gelar ini pun kerap dijadikan identitas sosial baru yang membanggakan. Namun, di balik kesan religius dan mulia itu, ternyata penyematan gelar ini tidak memiliki dasar dalam hukum Islam maupun sistem formal di Arab Saudi.
Fakta mencengangkan ini terungkap dari sejarah panjang masa kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial kala itu memiliki kepentingan politik terselubung dalam mengawasi masyarakat pribumi, terutama yang telah menunaikan ibadah haji ke Makkah. Bagi mereka, para jamaah haji adalah ancaman potensial.
Haji dan Politik Kolonial: Dari Kekhawatiran hingga Pengawasan Ketat
Pada abad ke-19, jamaah haji dari Indonesia dikenal kerap kembali dari Tanah Suci dengan pemikiran dan semangat baru. Mereka tidak hanya pulang membawa ilmu agama, tapi juga wawasan sosial dan politik yang progresif. Hal inilah yang membuat para penjajah Belanda waspada. Kekhawatiran bahwa para haji bisa menginspirasi perlawanan rakyat terhadap kolonialisme menjadi sangat nyata.
Aqib Suminto dalam bukunya Politik Islam Hindia Belanda (1986), menyebut bahwa kekhawatiran terhadap jamaah haji pertama kali muncul pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, sekitar tahun 1810-an. Daendels menilai bahwa jamaah yang baru pulang dari Makkah kerap menjadi penyulut perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, ia mewajibkan mereka memiliki paspor haji sebagai bentuk kontrol administratif.
