Pemerintah Australia telah mengesahkan Undang-Undang yang mengizinkan karyawan untuk menolak memantau atau upaya kontak di luar jam kerja, telah disahkan pada Februari lalu tetapi penerapannya baru dilakukan mulai Senin (26/8/2024). Menteri Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja Australia Murray Watt telah mengumumkan kebijakan ini sebagai langkah untuk melindungi hak-hak pekerja dan mengembalikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan serta memastikan mereka tidak menghabiskan lembur tanpa dibayar, di tengah-tengah perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis.
Kebijakan ini membatasi pemberi kerja untuk menghubungi, mengirim pesan, atau memantau karyawan di luar jam kerja. Pemberi kerja yang melanggar aturan ini bisa dikenakan denda hingga hampir Rp 1 Miliar. jika terjadi perselisihan, karyawan dapat mengadu kepada lembaga yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, Fair Work Commision (FWC). FWC akan menentukan ketidakwajaran berdasarkan faktor peran, keadaan pribadi, dan metode kontak. Apabila pengusaha terbukti melanggar, FWC akan mengenakan denda 19.000 dollar Australia atau Rp 198,45 juta.
Pada satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai peningkatan perlindungan bagi karyawan, yang sering kali mengalami tekanan dalam menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Semakin meluasnya penggunaan teknologi komunikasi membuat ketersediaan pekerja di luar jam kerja semakin mudah, membuat batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi semakin kabur. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik karyawan.
