Dalam sidang tahunan Komisi PBB tentang Status Perempuan (CSW) di New York pada Rabu (27/3/2024), Arab Saudi terpilih untuk memimpin badan ini selama satu tahun ke depan. Hasil pemilihan ini menunjuk Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, sebagai ketua komisi hingga tahun 2025.
Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, yang menyebutnya sebagai pengabaian yang mengejutkan terhadap hak-hak perempuan, mengingat catatan Arab Saudi yang menyedihkan dalam hal hak-hak perempuan. Terpilihnya Arab Saudi sebagai pemimpin komisi ini berarti negara tersebut akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan terkait isu-isu hak perempuan dan kesetaraan gender di tingkat global selama satu tahun masa kepemimpinannya.
Arab Saudi berhasil terpilih sebagai ketua CSW secara aklamasi dan tanpa penolakan. Saat itu, juga tidak ada negara lain yang mencalonkan diri untuk posisi tersebut. Kesempatan ini didapat Saudi karena Filipina ditekan untuk membagi masa jabatannya kepada negara lain. Biasanya, sebuah negara memegang kursi kepemimpinan selama dua tahun. Awalnya, Bangladesh sempat diharapkan untuk mengambil alih posisi ini, tetapi pada akhirnya Arab Saudi maju dan melakukan lobi untuk mendapatkan kursi ini. Langkah Arab Saudi ini dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki citra kerajaan di mata dunia.
Terpilihnya Arab Saudi untuk posisi ini langsung mengundang kecaman dari organisasi-organisasi hak asasi manusia terkemuka, seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International. HRW bahkan menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk menolak pencalonan Arab Saudi. Alasannya, Arab Saudi dinilai telah secara sistematis mendiskriminasi perempuan dan menganiaya para aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan.
