Baru-baru ini, pemerintah Arab Saudi mengklaim bahwa negara ini tengah melalui periode reformasi besar-besaran dalam hal hak-hak perempuan, termasuk penghapusan sistem perwalian laki-laki. Meski demikian, masih banyak pihak yang meragukan klaim ini dan menilai pemimpin Arab Saudi harus membuktikan komitmen nyata mereka terhadap kesetaraan gender sebelum memimpin sebuah forum utama PBB tentang hak-hak perempuan. Reformasi yang dijalankan oleh negara ini dinilai sebagai langkah positif, namun prosesnya masih terbilang lambat dan penuh dengan hambatan. Terlepas dari klaim reformasi, fakta bahwa Arab Saudi terpilih untuk memimpin komisi internasional tentang hak-hak perempuan masih menjadi sorotan dan kembali memunculkan kontroversi terkait hak-hak perempuan di negara tersebut.
Secara umum, pemilihan Arab Saudi sebagai ketua CSW menuai pro dan kontra. Meskipun pihak-pihak tertentu menilai langkah ini sebagai kesempatan bagi Arab Saudi untuk memperbaiki citranya di mata dunia, namun kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional menegaskan bahwa Arab Saudi masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal hak-hak perempuan. Pemandangan yang terbelah ini menunjukkan kompleksitas isu-isu gender dan hak-hak perempuan, serta menyoroti perlunya upaya bersama dari semua negara anggota PBB untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan di tingkat global.
