Tutup Iklan
powerman
  
login Register
Tanggapan Komnas HAM atas Berbagai Kasus Aktivis 212

Tanggapan Komnas HAM atas Berbagai Kasus Aktivis 212

9 Juni 2017 | Dibaca : 1964x | Penulis : Rahmat Zaenudin

Tampang.com- Berbagai kasus yang terus menerus melibatkan alumni aksi 212, mulai dari penahanan Sekjen Forum Umat Islam ( FUI ), Muhammad Gatot Saptono atau lebih dikenal Muhammad Al-Khaththath yang menjadi tersangka makar, Ustad Alfian Tandjung yang dituduh mencemarkan nama baik, kasus Habib Rizieq dan Firza Husein yang sampai sekarang belum tuntas, dan terakhir kasus yang menyeret nama Amin Rais yang namanya disebut oleh jaksa Korupsi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada kasus persidangan korupsi alat kesehatan yang menjatuhi hukuman kepada terdakwa Siti Fadilah Supari. Rentetan kasus yang menimpa para aktivis alumni 212 ini membuat Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai ikut angkat bicara.

Hal ini diungkapkan Natalius Pigai ketika mengadakan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jum'at (9-06-2017). Pigai menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan penyelidikan oleh Komnas HAM terkait laporan dugaan kriminalisasi ulama, khususnya aktivis alumni 212.

"Kami menghormati proses hukum yang ada di kepolisian, tapi kami meminta presiden menghentikan proses hukum di kepolisian" Kata Pigai. Lebih jauh Natalius Pigai menambahkan bahwa munculnya dugaan kriminalisasi agama ini telah menyebabkan Fragmentasi Sosial dan terganggunya Integritas nasional. "Presiden bisa memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menutup atau SP3, tapi sementara ini kami menghormati proses hukum" tambah Pigai.

Sebelumnya, menurut Pigai, Presidium alumni 212 dan Tim advokasi komunitas muslim sudah bertemu dengan dirinya dan meminta pihak Komnas HAM untuk memediasi proses rekonsiliasi dan perdamaian dengan pemerintah. Permintaan itu ditindak lanjuti oleh pihak Komnas HAM dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak terkait yaitu Menko Polhukam, Polri, BIN, Kemendagri dan Kejaksaan Agung.

Natalius Pigai juga menegaskan bahwa permintaan Komnas HAM kepada presiden bukan berarti pemerintah mengintervensi proses hukum yang sedang berlaku, hanya diperlukan tindakan komprehensif oleh pemerintah untuk menghentikan kegaduhan. 

Selama ini kasus-kasus yang menimpa para aktivis alumni 212 seolah diperlakukan kurang adil oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian lebih mudah menangkap dan memproses secara hukum kasus yang menimpa para aktivis alumni 212, sementara orang-orang yang selama ini bermasalah dan bersebrangan dengan para alumni 212 seolah dibiarkan begitu saja tanpa proses hukum yang jelas.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Biar Usia Tua tapi Tetapi tetap Kuat Dalam Bercinta
27 September 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com- Pada umumnya usia tua orang semakin lemah dalam segala hal, namun sebenarnya dalam kenyataanya usia tua semakin membuat aktivitasnya semakin aktif ...
Beberapa Manfaat Air Kelapa, yang Pasti Disukai Wanita
24 Juli 2018, by oteli w
Beberapa Manfaat Air Kelapa, yang Pasti Disukai Wanita! Air kelapa merupakan salah satu minuman yang sangat diminati di Indonesia, selain rasanya yang ...
dewi persik
5 Oktober 2017, by Rindang Riyanti
Setelah beberapa kali mengelak, akhirnya Dewi Persik buka suara perihal kabar pernikahannya dengan sang manajer, Angga Wijaya. Dewi Persik dan manajernya, ...
Ternyata Tidur Larut Malam Juga Bermanfaat Loh...
17 April 2017, by Retno Indriyani
Kebiasaan tidur larut malam dinilai sebagai kebiasaan yang tidak baik karena sangat berisiko rentan terserang berbagai macam penyakit. Namun beberapa ...
Berani Melawan Penjahat Begal, Polres Metro Bekasi Memberi Penghargaan
31 Mei 2018, by oteli w
Berani Melawan Penjahat Begal, Polres Metro Bekasi Memberi Penghargaan Polres Metro Bekasi Kota memberikan penghargaan kepada Moh Irfan Bahri alias MIB dan ...
Berita GueBanget
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab