Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
Tanggapan Komnas HAM atas Berbagai Kasus Aktivis 212

Tanggapan Komnas HAM atas Berbagai Kasus Aktivis 212

9 Juni 2017 | Dibaca : 2012x | Penulis : Rahmat Zaenudin

Tampang.com- Berbagai kasus yang terus menerus melibatkan alumni aksi 212, mulai dari penahanan Sekjen Forum Umat Islam ( FUI ), Muhammad Gatot Saptono atau lebih dikenal Muhammad Al-Khaththath yang menjadi tersangka makar, Ustad Alfian Tandjung yang dituduh mencemarkan nama baik, kasus Habib Rizieq dan Firza Husein yang sampai sekarang belum tuntas, dan terakhir kasus yang menyeret nama Amin Rais yang namanya disebut oleh jaksa Korupsi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada kasus persidangan korupsi alat kesehatan yang menjatuhi hukuman kepada terdakwa Siti Fadilah Supari. Rentetan kasus yang menimpa para aktivis alumni 212 ini membuat Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai ikut angkat bicara.

Hal ini diungkapkan Natalius Pigai ketika mengadakan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jum'at (9-06-2017). Pigai menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan penyelidikan oleh Komnas HAM terkait laporan dugaan kriminalisasi ulama, khususnya aktivis alumni 212.

"Kami menghormati proses hukum yang ada di kepolisian, tapi kami meminta presiden menghentikan proses hukum di kepolisian" Kata Pigai. Lebih jauh Natalius Pigai menambahkan bahwa munculnya dugaan kriminalisasi agama ini telah menyebabkan Fragmentasi Sosial dan terganggunya Integritas nasional. "Presiden bisa memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menutup atau SP3, tapi sementara ini kami menghormati proses hukum" tambah Pigai.

Sebelumnya, menurut Pigai, Presidium alumni 212 dan Tim advokasi komunitas muslim sudah bertemu dengan dirinya dan meminta pihak Komnas HAM untuk memediasi proses rekonsiliasi dan perdamaian dengan pemerintah. Permintaan itu ditindak lanjuti oleh pihak Komnas HAM dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak terkait yaitu Menko Polhukam, Polri, BIN, Kemendagri dan Kejaksaan Agung.

Natalius Pigai juga menegaskan bahwa permintaan Komnas HAM kepada presiden bukan berarti pemerintah mengintervensi proses hukum yang sedang berlaku, hanya diperlukan tindakan komprehensif oleh pemerintah untuk menghentikan kegaduhan. 

Selama ini kasus-kasus yang menimpa para aktivis alumni 212 seolah diperlakukan kurang adil oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian lebih mudah menangkap dan memproses secara hukum kasus yang menimpa para aktivis alumni 212, sementara orang-orang yang selama ini bermasalah dan bersebrangan dengan para alumni 212 seolah dibiarkan begitu saja tanpa proses hukum yang jelas.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

6 Bahan Alami Atasi Jerawat dengan Ampuh
25 April 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Mengatasi jerawat tidak selalu mahal. Buat kamu yang tidak punya budget lebih untuk melakukan perawatan ketika mengatasi jerawat pada wajahmu, jangan khawatir. ...
Bukti Kesuksesan Pemkab Gowa Di Ajang Perpamsi Award
7 Desember 2017, by Zeal
Tampang - Sukses meraih penghargaan di ajang Perpamsi Award yang diselenggarakan di Jakarta oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), ...
Sinar X Pertama Terdeteksi dari Supernova Tipe La
24 Agustus 2017, by Rindang Riyanti
Sebuah tim ilmuwan, termasuk para ilmuwan dari University of Chicago, tampaknya telah menemukan sinar-X pertama yang berasal dari supernova tipe Ia. Temuan ...
Desainer Indonesia Dominasi NYFW 2017 dengan Trend Hijab Terbaru
13 September 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com- Dunia fashion hijab Indonesia sudah di akui oleh manca Negara, bahkan Indonesia menjadi kiblat fashion hijab dunia, yang menjadi suatu kebanggaan ...
KSTJ Dorong Anies Baswedan Bongkar Bangunan di Pulau D
11 Juni 2018, by oteli w
KSTJ Dorong Anies Baswedan Bongkar Bangunan di Pulau D Setelah Anies melakukan penyegelan ulang terhadap sejumlah pembangunan di pulau reklamasi, ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab