Tutup Iklan
powerman
  
login Register
Tanggapan Komnas HAM atas Berbagai Kasus Aktivis 212

Tanggapan Komnas HAM atas Berbagai Kasus Aktivis 212

9 Juni 2017 | Dibaca : 1939x | Penulis : Rahmat Zaenudin

Tampang.com- Berbagai kasus yang terus menerus melibatkan alumni aksi 212, mulai dari penahanan Sekjen Forum Umat Islam ( FUI ), Muhammad Gatot Saptono atau lebih dikenal Muhammad Al-Khaththath yang menjadi tersangka makar, Ustad Alfian Tandjung yang dituduh mencemarkan nama baik, kasus Habib Rizieq dan Firza Husein yang sampai sekarang belum tuntas, dan terakhir kasus yang menyeret nama Amin Rais yang namanya disebut oleh jaksa Korupsi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada kasus persidangan korupsi alat kesehatan yang menjatuhi hukuman kepada terdakwa Siti Fadilah Supari. Rentetan kasus yang menimpa para aktivis alumni 212 ini membuat Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai ikut angkat bicara.

Hal ini diungkapkan Natalius Pigai ketika mengadakan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jum'at (9-06-2017). Pigai menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan penyelidikan oleh Komnas HAM terkait laporan dugaan kriminalisasi ulama, khususnya aktivis alumni 212.

"Kami menghormati proses hukum yang ada di kepolisian, tapi kami meminta presiden menghentikan proses hukum di kepolisian" Kata Pigai. Lebih jauh Natalius Pigai menambahkan bahwa munculnya dugaan kriminalisasi agama ini telah menyebabkan Fragmentasi Sosial dan terganggunya Integritas nasional. "Presiden bisa memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menutup atau SP3, tapi sementara ini kami menghormati proses hukum" tambah Pigai.

Sebelumnya, menurut Pigai, Presidium alumni 212 dan Tim advokasi komunitas muslim sudah bertemu dengan dirinya dan meminta pihak Komnas HAM untuk memediasi proses rekonsiliasi dan perdamaian dengan pemerintah. Permintaan itu ditindak lanjuti oleh pihak Komnas HAM dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak terkait yaitu Menko Polhukam, Polri, BIN, Kemendagri dan Kejaksaan Agung.

Natalius Pigai juga menegaskan bahwa permintaan Komnas HAM kepada presiden bukan berarti pemerintah mengintervensi proses hukum yang sedang berlaku, hanya diperlukan tindakan komprehensif oleh pemerintah untuk menghentikan kegaduhan. 

Selama ini kasus-kasus yang menimpa para aktivis alumni 212 seolah diperlakukan kurang adil oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian lebih mudah menangkap dan memproses secara hukum kasus yang menimpa para aktivis alumni 212, sementara orang-orang yang selama ini bermasalah dan bersebrangan dengan para alumni 212 seolah dibiarkan begitu saja tanpa proses hukum yang jelas.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Pembantaian Sebuah Keluarga di Meksiko Menandai Kekerasan yang Terus Melonjak
13 Juli 2017, by Rio Nur Arifin
Tubuh anak-anak Martinez yang penuh lubang tembakan ditemukan di lantai, meringkuk di samping mayat orang tua mereka di sebuah rumah sewaan. Keluarga yang ...
Hindari Lembur karena Bisa Menurunkan Kesehatan Jantung Anda!
22 Juli 2018, by Nur Atinal Khusna
Lembur terkadang bukanlah suatu hal yang asing bagi Anda para pekerja kantoran. Namun, sebenarnya kebiasaan lembur dapat menyebabkan kesehatan jantung Anda ...
Festival Wayang Kulit di Lampung Raih Rekor MURI
26 Agustus 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Festival Dalang Wayang Kulit se-Provinsi Lampung berhasil mencatatkan kegiatannya di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) dengan jumlah peserta ...
Berikut Ini Lowongan Kerja BUMN Konstruksi
2 November 2017, by Slesta
Tampang.com – Apakah Anda tertarik untuk bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti tahapan proses ...
Arkeolog Temukan Terowongan Rahasia yang Tersembunyi di Balik Piramida Bulan di Meksiko
11 Juli 2017, by Slesta
Sungguh menakjubkan teknologi pemindaian komputer terbaik yang bisa dilakukan akhir-akhir ini . Seperti mengungkapkan jalan tersembunyi di bawah Piramida Bulan ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview