Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
Presidential Threshold sebagai Bentuk Kepanikan Pemerintah Hadapi Pilpres 2019

Presidential Threshold sebagai Bentuk Kepanikan Pemerintah Hadapi Pilpres 2019

23 Juli 2017 | Dibaca : 772x | Penulis : Rahmat Zaenudin

Tampang.com- Sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu di DPR hari kamis, (20-07-2017) sampai Jum'at, (21-072017), diwarnai aksi Walk out (WO) beberapa fraksi dar anggota DPR RI peserta sidang dari beberapa partai. Partai yang melakukan aksi Walk out antara lain Partai Gerinda, Partai Demokrat, PKS dan PAN. 

Salah satu fraksi yang dari awal sudah menolak keberadaan Presidential Threshold ini yaitu Partai Gerindra yang merupakan Partai bentukan Prabowo Subianto. Salah satu pemimpin sidang paripurna dari fraksi Partai Gerinda, Wakil ketua DPR, Fadli Jhon melakukan aksi walk out menolak Presidential Threshold. Fadli Jhon memimpin sidang karena menggantikan ketua DPR, Setya Novanto yang sudah berstatus tersangka kasus e-KTP.

Karena Fadli jhon melakukan aksi WO, sidang akhirnya dipimpin kembali oleh ketua DPR, Setya Novanto. Hal ini banyak menimbulkan reaksi dari beberapa anggota DPR RI yang berpendapat tidak pantas kalau Setya Novanto yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus e-KTP memimpin jalannya sidang.

Wakil sekertaris jenderal partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai sidang paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu yang dipimpin Setya Novanto hanyalah sebagai aksi panggung rezim pemerintah dan partai pendukungnya. Andre juga menilai, presidential threshold yang terkesan dipaksakan merupakan bentuk kepanikan pemerintah menghadapi Pilpres 2019 mendatang.

"Apa yang terjadi pada sidang paripurna kemarin merupakan bukti bahwa pemerintah mulai panik dan takut kalah pada Pilpres 2019. Kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta kemarin, membuat pemerintah membuat berbagai macam cara agar syarat pencapresan Tahun 2019 dikuasai rezim Jokowi dan pendukungnya" jelas Andre.

Andre juga menduga bahwa pengambilan keputusan RUU pemilu ini merupakan kehendak rezim pemerintah yang dipaksakan meskipun hal ini mengabaikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang sudah meniadakan sistem Presidential Threshold pada pemili serentak tahun 2019 mendatang.

"Saya menduga kalau pemerintah menginginkan adanya calon presiden tunggal dalam pilpres 2019. ini jelas menunjukkan bahwa Jokowi tidak berani menghadapi Prabowo dalam pertarungan di pilpres nanti, pemerintah sudah panik duluan" tambah Andre.

lebih jauh Andre juga mengingatkan bahwa janji kampanye Presiden Jokowi pada pilpres 2014 lalu salah satunya adalah menumbuhkan demokrasi yang lebih sehat. Kenyataannya sekarang, demokrasi hampir ditiadakan makanya tak heran jika banyak pihak menyebutkan bahwa pemerintah sekarang mulai menunjukkan pemerintahan yang otoriter.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Inilah 7 Gejala Leukemia yang Harus Anda Kenali Pada Anak
26 Juli 2018, by Slesta
Tampang.com – Salah satu penyakit yang mematikan adalah kanker darah atau leukimia. Penyakit ini biasanya menyerang anak – anak. Berdasarkan data ...
Laki - laki yang Depresi Menyebabkan Pasangannya Sulit Hamil
21 Mei 2018, by Slesta
Depresi pada pria dapat mengurangi kemungkinan bahwa pasangan yang berjuang dengan infertilitas pada akhirnya akan hamil, demikian hasil penelitian ...
Neon Box Sebagai Media Promosi Paling Efektif Bagi Bisnis Anda
27 Maret 2020, by Admin
Persaingan bisnis saat ini semakin hari semakin ketat. Dan bahkan media promosi seperti neon box adalah salah satu penyebab terjadinya persaingan bisnis yang ...
Cherry Wirawan si Tukang Rias Artis Indonesia
4 November 2017, by Admin
Tampang.com - Keahlian Cherry Wirawan sebagai make up artist dan make up special effect di film-film Tanah Air bermula dari Teater Bulungan. Di awal dekade ...
Kurang Percaya Diri Karena Bibir Gelap? Ini Cara Mengatasinya
24 September 2017, by Risa Suadiani
Bibir yang berwarna gelap atau menghitam memang mengganggu penampilan. Banyak hal yang dapat menyebabkan bibir berwarna gelap. Kulit bibir memang seharusnya ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab