Tampang.com- Sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu di DPR hari kamis, (20-07-2017) sampai Jum'at, (21-072017), diwarnai aksi Walk out (WO) beberapa fraksi dar anggota DPR RI peserta sidang dari beberapa partai. Partai yang melakukan aksi Walk out antara lain Partai Gerinda, Partai Demokrat, PKS dan PAN.
Salah satu fraksi yang dari awal sudah menolak keberadaan Presidential Threshold ini yaitu Partai Gerindra yang merupakan Partai bentukan Prabowo Subianto. Salah satu pemimpin sidang paripurna dari fraksi Partai Gerinda, Wakil ketua DPR, Fadli Jhon melakukan aksi walk out menolak Presidential Threshold. Fadli Jhon memimpin sidang karena menggantikan ketua DPR, Setya Novanto yang sudah berstatus tersangka kasus e-KTP.
Karena Fadli jhon melakukan aksi WO, sidang akhirnya dipimpin kembali oleh ketua DPR, Setya Novanto. Hal ini banyak menimbulkan reaksi dari beberapa anggota DPR RI yang berpendapat tidak pantas kalau Setya Novanto yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus e-KTP memimpin jalannya sidang.
Wakil sekertaris jenderal partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai sidang paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu yang dipimpin Setya Novanto hanyalah sebagai aksi panggung rezim pemerintah dan partai pendukungnya. Andre juga menilai, presidential threshold yang terkesan dipaksakan merupakan bentuk kepanikan pemerintah menghadapi Pilpres 2019 mendatang.
