Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
Penggunaan Dana Desa harus Sesuai dengan Kebutuhannya

Penggunaan Dana Desa harus Sesuai dengan Kebutuhannya

21 November 2017 | Dibaca : 564x | Penulis : Admin

 

Tampang.com – Untuk memonitoring penggunaan dana desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberikan penekanan kepada seluruh aparatur desa agar penggunaan Dana Desa (DD) harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

 

Kepala Dinas DPMD KBB, Wandian mengatakan, pihaknya tidak akan pernah bosan untuk mengajak dan membina seluruh kepala desa yang ada di KBB untuk bersama-sama menjaga komitment untuk menggunakan dana desa dengan baik.

 

“Kita telah bentuk nota kesepahaman (MoU) mengenai dana desa, antara polri bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri, jadi ini harus dipatuhi,”jelas Wandian ketika ditemui kemarin (20/11).

 

Menurutnya, MoU tersebut menekankan bahwa penggunaan DD harus berdasarkan prinsip akuntabilitas ketika dilaporkan nanti. Sehingga, antara realisasi dan pencatatan laporan menjadi singkron.

 

Selain itu, bentuk pengawasan penggunaan DD dengan aparat kepolisian melalui Bamkabtibmas lebih mengarah pada upaya monitoring. Sehingga, dapat meminimalisir penyimpangan dan salah pencatatan.

 

“Jadi sebetulnya hanya upaya pencegahan saja, bukan menakut-nakuti,” kata dia.

 

Untuk itu, dia menghimbau setelah diberikan Bimbingan Teknis seluruh Kepala Desa beserta jajarannya harus memahami betul pengetahuan peraturan perundang - undangan mengenai tata cara penggunaan dana desa.

 

“Ini harus paham semuanya, jangan asal-asalan memberikan laporan keuangan,”ucap dia.

 

Kepala Desa Cilame, Aas Mohamad Asor mengungkapkan, merupakan Itikad baik pemerintah agar penggunaan dana desa dapat berjalan tertib, baik, sesuai harapan, akan tetapi harus dibarengi tingkat pemahaman seluruh aparatur desa agar tidak terjadi miskomunikasi.

 

“Intinya harus membangun soliditas organisasi dan mendorong kapasitas kepala desa,” tandas Wakil ketua Apdesi bidang hukum dan HAM, Apdesi KBB itu.

 

Seperti diketahui, MoU yang dilakukan selama dua tahun sejak ditandatangani, dan untuk hal itu Polri mengerahkan Babinkamtibmas, Polsek, dan Polres untuk mengawasi program pembangunan dana desa di wilayah masing-masing. 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Dedi Mulyadi : Cara Berpolitik dengan Bangun Interaksi Sosial
8 Juni 2018, by Slesta
Tampang.com – Tidak sedikit orang berfikir bahwa politik adalah upaya untuk seseorang mendapatkan sebuah kekuasaan di suatu wilayah. Namun , tidak dengan ...
Menyinggung Keterlibatan Jenderal dalam Kasus Novel, Polisi: Isu atau Fakta Hukum?
31 Juli 2017, by Zeal
tampang.com - Beredar isu bahwa kasus Novel Baswedan akan sulit terungkap karena keterlibatan jenderal polisi di dalamnya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh ...
12 Kebiasaan Sederhana yang Bikin Umur Panjang
6 April 2018, by Retno Indriyani
Tampang.com - Semua orang pastinya ingin memiliki umur panjang dan menghabiskan sisa usia dengan orang tersayang. Namun ada hal yang dapat membuat rentang usia ...
2030, Minyak dan Gas di Indonesia akan Habis? Wamen ESDM Sampaikan Ini
30 Juli 2017, by Zeal
tampang.com - Minyak dan gas bumi (migas) merupakan energi fosil dimana keduanya merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui. Beragam ahli ...
Wow.. Sopir Angkot Jakarta Banyak yang Masih Dibawah Umur
29 November 2017, by Admin
Tampang.com - Maraknya laporan sopir angkot di bawah umur di Ibu Kota Jakarta ditanggapi serius Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan. ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab