Ada indikasi yang kuat dan tidak main main. Jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan, maka dari awal didesain dengan bentuk pemilu curang untuk melanggengkan kekuasaan petahana baik partainya maupun manusianya. Wacana tunda pemilu 2024 yang dihembuskan istana adalah sebagai indikasi bentuk kegalauan istana atas ketidak pedean grand desain kecurangan pemilu 2024 akan berhasil.
Maka istana bermanufer lebih baik pemilu 2024 ditunda atau ditiadakan. Ini akan lebih memastikan jkw bisa berkuasa lagi bahkan memungkinkan jkw bisa jadi presiden seumur hidup seperti di negara komunis cina dan negara komunis korea utara.
Grand desain kecurangan pemilu 2024 nampak jelas dari penunjukan Juri Ardianto sebagai ketua panitia penyeleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
Perlu publik pahami bahwa Juri Ardianto adalah ketua deputi IV Kantor Staff Presiden (KSP) yang di lantik Muldoko, sebelumnya sebagai tim sukses pemenangan Jkw-Maruf Amin. Artinya Juri ardianto bukan orang netral yang tepat ditujuk sebagai ketua panitia seleksi karena sudah pasti akan condong memilih orang yang akan duduk sebagai angota KPU dan anggota Bawaslu adalah orang yang bisa di ajak kerjasama dengan istana dan bisa mengaplikasikan pesan sponsornya. Istilah pasaranya balas jasa atau kacang diharapkan tidak melupakan kulitnya.
Jika dari awal saja sudah cacat secara Legitimasi apakah layak orang orang yang sudah dilantik sebagai anggota KPU dan BAWASLU dipercaya untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu. Sebagai manusia yang berakal tentu jawabnya tidak layak, kecuali orang yang bermasalah dengan logikanya akan diam saja.
