Faktanya sampai sekarang rezim jkw tidak berani usut.
Ada apa? Mengapa tidak berani? Adakah yang ditutupi?
Ini pertanyaan yg harus dijawab oleh Bawaslu dan KPU yang sampai sekarang belum terungkap akibat dari ketidakpedulian rakyat mengawasi dan memantau jalanya pemilu sehingga rezim penguasa seenaknya melakukan kejahatan demi kejahatan.
Kematian misterius Husni Kamil malik ketua KPU yang akan ungkap kecurangan pemilu 2014 juga jadi teka teki sampai sekarang. Di ganti juri ardianto yang belakangan jadi tim sukses pemenangan Jkw-Maruf Amin yang kemudian sekarang masuk di lingkaran istana sebagai ketua deputy IV tentunya menyisakan tanda tanya yang jika ditarik benang merahnya betapa kecurangan pemilu di 2014 dan kecurangan pemilu di 2019 didesain dengan kecurangan yang dahsyat untuk memenangkan JKW.
Artinya JKW terpilih 2 kali dengan kecurangan. Lalu sekarang istana bermanufer ingin tunda pemilu 2024 untuk langgengkan kekuasaan jkw tanpa proses pemilu. Artinya rezim jkw sudah makin vulgar tanpa malu lagi ingin memperoleh kekuasaan dengan cara ilegal tak peduli melanggar konstitusi.
Kalaupun Pemilu 2024 jadi dilaksanakan, istana juga sudah persiapkan skenario pemilu curang yang dimulai dari ketua panitia pemilihan anggota KPU dan Bawaslu adalah orang istana, anak buahnya JKW. Harusnya yang ditunjuk sebagai ketua panitia pemilihan anggota KPU dan Bawaslu dari kalangan netral agar bisa memilih orang orang yang netral dan jujur. Diibaratkan anggota KPU itu identik dengan panitia suatu lomba. Maka panitia lomba harus netral dan jujur agar bisa objective pilih juaranya tanpa merekayasa kemenangan berdasarkan pesan pesan sponsor.
Begitu juga anggota KPU dan BAWASLU harus dipilih dari orang orang yang punya legitimasi dari rakyat, jujur, adil dan netral tanpa bawa pesan dari para sponsor agar bisa menyelenggarakan pemilu dengan JURDIL.
Komite Pemantau Pemilu Independent (KPPI) mendesak DPR agar membubarkan anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang terindikasi proses pemilihanya cacat legitimasi, kolusi, nepotisme dan bawa pesan sponsor.
Mendesak DPR membentuk anggota KPU dan Bawaslu baru yang netral bersih dari pesan sponsor agar bisa menyelamatkan pemilu 2024 dengan penyelenggaraan yang bersih, jujur, adil, netral.
Jika rezim jkw tetap mempertahankan anggota KPU dan Bawaslu sekarang yg baru dilantik maka sudah bisa dipastikan pemilu 2024 akan penuh kecurangan dan bisa berakibat terjadinya kekacauan.
Panitia pemilu yang tidak kredibel tidak mungkin akan bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik dan kredibel. Kecurangan akan marak disemua sisi. Penyuapan dan jual beli suara akan terang terangan tanpa malu malu. Siapa yang kuat uangnya akan jadi pemenangnya. Bahkan yang bikin miris kekuatan modal dari oligarki bisa mengatur partai mana yang akan diloloskan ikut pemilu dan siapa saja yang akan lolos duduk sebagai anggota dewan bahkan presidennyapun bisa diatur siapa yang akan lolos jadi presiden. Sungguh mengerikan.
