Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
Ketua KPK Agus Raharjo Mengatakan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Tetap Jalan

Ketua KPK Agus Raharjo Mengatakan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Tetap Jalan

14 Maret 2018 | Dibaca : 291x | Penulis : Jenis Jaya Waruwu

Dalam beberapa tahun terakhir bisa diakui bahwa KPK telah bekerja keras untuk memberantas korupsi di Indonesia. Betapa tidak, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan keuangan negara untuk memperkaya diri para pelaku ini membuat masyarakat menjadi makin menderita. Kerja keras KPK terus berlanjut, dan berusaha mengusut tuntas tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Paling ironis adalah adanya peserta calon kepala daerah di pemilu 2018 ini yang terjerat kasus korupsi. Bisa dibayangkan jika para calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini berhasil menjadi kepala daerah. Belum jadi saja sudah terjerat kasus, apalagi jika sudah jadi, peluang untuk korupsi makin besar. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menuturkan, proses hukum calon kepala daerah harus tetap jalan meskipun pihak yang tersangkut kasus hukum itu maju sebagai peserta Pilkada 2018.

Sebagai langkah lanjutan, KPK mengusulkan pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memberikan jalan agar partai politik mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Supaya pilkada bisa berjalan baik, ya, harus ada langkah-langkah dari pemerintah. Bayangkan saja sudah jadi tersangka dilantik, kan, juga rasanya tidak etis, ya," ujar Agus di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

 Menurut dia, perppu perlu diterbitkan pemerintah. Sebab, dengan aturan saat ini, calon kepala daerah tetap bisa bertarung dalam pilkada, bahkan bisa dilantik sebagai kepala daerah meski statusnya tersangka kasus korupsi.

Agus menilai, dengan adanya ketentuan partai politik bisa mengganti calon kepala daerah berstatus tersangka, rakyatlah yang diuntungkan. "Rakyat juga bisa mendapatkan calon yang terbaik (di pilkada)," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah. Namun, KPK menolak permintaan pemerintah tersebut.

 Agus Rahardjo bahkan mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka calon kepala daerah. Ia menuturkan, KPK pasti akan segara mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.

Namun, ia menutup rapat siapa calon kepala daerah tersebut. Agus juga mengatakan, ada kemungkian pengumuman tersangka tersebut menunggu sprindik lainnya. Artinya, tidak hanya satu nama tersangka yang akan diumumkan KPK.

 

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Konsumsi 5 Makanan Ini Dapat Memperlancar Produksi ASI
21 Juni 2018, by Retno Indriyani
Tampang.com - ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan pokok yang perlu diberikan secara eksklusif pada bayi berusia 0-6 bulan. Saat usia 0 - 6 bulan, bayi tidak ...
macet
30 Juni 2017, by Dony Prattiwa
Cerita seorang teman yangg OTW kebandung Istirahat di rest area .. Nggak Sengaja nguping Pak Polisi yang lagi Sibuk laporan situasi jalan  dengan ...
Burger Serangga Mulai Dijual di Swiss, Indonesia Kapan?
20 Agustus 2017, by Rio Nur Arifin
Makanan berbasis serangga mulai muncul di toko-toko Swiss, setelah revisi undang-undang keamanan pangan baru-baru ini. Mereka mungkin bukan makanan yang ...
Tak Hanya Sakit Gigi, Bakteri dalam Mulut juga Akibatkan Penyakit Ini
17 November 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Mulut menjadi salah satu anggota tubuh yang rentan sekali dengan penyerangan bakteri. Hal ini karena fungsi mulut sebagai gerbang masuknya ...
Perubahan Iklim Menghancurkan Keajaiban Alam Bumi, Laporan PBB Memperingatkan
14 November 2017, by Slesta
Hanya dalam tiga tahun terakhir, jumlah situs Warisan Dunia yang terancam oleh perubahan iklim telah meningkat hampir dua kali lipat dari 35 menjadi 62, ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab