Tutup Iklan
hijab
  
login Register
Ketua KPK Agus Raharjo Mengatakan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Tetap Jalan

Ketua KPK Agus Raharjo Mengatakan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Tetap Jalan

14 Maret 2018 | Dibaca : 805x | Penulis : Jenis Jaya Waruwu

Dalam beberapa tahun terakhir bisa diakui bahwa KPK telah bekerja keras untuk memberantas korupsi di Indonesia. Betapa tidak, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan keuangan negara untuk memperkaya diri para pelaku ini membuat masyarakat menjadi makin menderita. Kerja keras KPK terus berlanjut, dan berusaha mengusut tuntas tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Paling ironis adalah adanya peserta calon kepala daerah di pemilu 2018 ini yang terjerat kasus korupsi. Bisa dibayangkan jika para calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini berhasil menjadi kepala daerah. Belum jadi saja sudah terjerat kasus, apalagi jika sudah jadi, peluang untuk korupsi makin besar. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menuturkan, proses hukum calon kepala daerah harus tetap jalan meskipun pihak yang tersangkut kasus hukum itu maju sebagai peserta Pilkada 2018.

Sebagai langkah lanjutan, KPK mengusulkan pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memberikan jalan agar partai politik mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Supaya pilkada bisa berjalan baik, ya, harus ada langkah-langkah dari pemerintah. Bayangkan saja sudah jadi tersangka dilantik, kan, juga rasanya tidak etis, ya," ujar Agus di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

 Menurut dia, perppu perlu diterbitkan pemerintah. Sebab, dengan aturan saat ini, calon kepala daerah tetap bisa bertarung dalam pilkada, bahkan bisa dilantik sebagai kepala daerah meski statusnya tersangka kasus korupsi.

Agus menilai, dengan adanya ketentuan partai politik bisa mengganti calon kepala daerah berstatus tersangka, rakyatlah yang diuntungkan. "Rakyat juga bisa mendapatkan calon yang terbaik (di pilkada)," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah. Namun, KPK menolak permintaan pemerintah tersebut.

 Agus Rahardjo bahkan mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka calon kepala daerah. Ia menuturkan, KPK pasti akan segara mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.

Namun, ia menutup rapat siapa calon kepala daerah tersebut. Agus juga mengatakan, ada kemungkian pengumuman tersangka tersebut menunggu sprindik lainnya. Artinya, tidak hanya satu nama tersangka yang akan diumumkan KPK.

 

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Massa Indonesia Membunuh 300 Buaya yang Mencari Pembalasan Atas Kematian Manusia
17 Juli 2018, by Slesta
Massa di Indonesia menyembelih hampir 300 buaya, mencari balas dendam atas seorang pria yang terbunuh setelah buaya menggigitnya. Kelompok itu menewaskan ...
Persaingan di Era Digital, Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan Konvensional?
22 September 2017, by Slesta
Tampang.com – Bisnis sangatlah bersifat dinamis, perusahaan harus siap dengan kondisi dimana terdapat perubahan strategi bisnis dengan tujuan untuk ...
Kuliner Khas Lombok Dengan Cita Rasa Lezat dan Nikmat
19 Juli 2022, by Admin
Ada banyak alasan untuk datang ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mulai dari budaya, keindahan alam, Sirkuit Mandalika, dan tentunya kuliner khas ...
6 Jenis Olahraga yang Aman Bagi Wanita Hamil
8 Maret 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Hal yang wajar jika saat wanita hamil, mereka lebih menjaga diri mereka dari berbagai aktivitas berat termasuk olahraga. Penjagaan diri tentunya bertujuan ...
Makam Bersejarah Bupati Karawang Pertama akan di Perbaiki Tahun ini
12 Juli 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com- Bupati Cantik yang menjadi pemimpin Kota Karawang, Cellica Nurrachadiana, memerintahkan kepada dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab